Jurnal Mantap.Politik uang masih menjadi momok bagi terlaksananya pesta demokrasi dalam pilkada serentak se -Indonesia. Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang pilkada jelas tercantum bahwa setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini melakukan politik uang akan mendapatkan sanksi administratif dan juga pidana.
Kamis Wara aktivis Gerakan Masyarakat Bekasi mengatakan Undang-undang menganai politik uang akan berbanding lurus apabila di imbangi dengan pengetahuan masyarakat mengenai hal tersebut.
"Jelang pencoblosan nanti pendukung serta partai politik untuk tidak main-main dengan money politik, sebab sanksinya cukup berat dan tidak hanya terpaku pada si pemberi uang, tapi penerima uang juga sama-sama terkena sanksi hukum ". Tandas Wara.
Wara memaparkan atas dasar itulah dibutuhkan Gerakan Masyarakan untuk melakukan proses penyadaran melalui sosialisasi kepada 3000 relawan anti money politik yang tersebar di seluruh desa guna memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai dampak bahaya politik uang.
“Bagaimanapun juga politik uang merupakan masalah yang membahayakan moralitas bangsa, walaupun secara ekonomis dalam jangka pendek dapat sedikit memberikan bantuan kepada rakyat kecil yang turut mencicipi. Namun apakah tujuan jangka pendek yang bersifat ekonomis harus mengorbankan tujuan jangka panjang yang berupa upaya demokratisasi dan pembentukan moralitas bangsa.". Papar Wara.
Ibu Endang Sumarni warga Telaga Pasir Raya Desa Sukasari Kecamatan Serangbaru sangat antusias mengikuti sosialisasi bahaya politik uang pada pilkada.
“Saya tidak akan mau menerima iming-iming apapun dalam pencoblosan nanti, setelah mengikuti sosialisasi ini saya jadi paham akan dampak yang ditimbulkan.” ujar Ibu Endang. (Mat)
Pesan website startup hanya Rp 50.000,- / bln, tidak lebih mahal dari segelas kopi vietnam.
Dapatkan Cashback Promosi setiap menginformasikan kepada orang lain sampai turut serta, dan Anda mungkin tak perlu lagi membayar biaya bulanan website Anda.
 |